IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT (SIKUAT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE DI BALI
DOI:
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.13594Keywords:
Implementasi, SIKUAT, Good Local GovernanceAbstract
Bali memiliki dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat dari kedua bentuk Desa di Bali saat ini yang rnenjadi sorotan adalah Desa Adat. Desa Adat rnerupakan lernbaga adat yang dapat rnenarnpung kegiatan sosial, budaya dan keagarnaan rnasyarakat Hindu di Bali, desa adat menjadi sorotan karena saat ini desa adat rnendapatkan alokasi dana,sehingga dalam pengelolaan keuangan desa adat harus dapat dilaksanakan secara transparan dan Akuntabel. Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali masih menggalami permasalahan seperti terjadi kasus korupsi dalam pengelolaa dana desa adat, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) di Bali belum dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai implementasi dari aplikasi SIKUAT. Penelitian ini bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi SIKUAT dan bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan SIKUAT dalam mewujudkan Good Local Governance di Bali. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,Downloads
References
Andani, A., Setyowati, w., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan badan Pertanahan Nasional Kota. Jurnal Imiah Administrasi Publik (JIAP), 328-336.
Detikbali. (2023). Kejari Tetapkan Dua Prajuru Desa Adat Tersangka Korupsi
Dana Desa BKK. Bali: detik.com.
DISKOMINFOS. (2023). Bali Raih Penghargaan Terbaik Pencapaian Indeks SPEE di Anugerah Dlgital Giverment Award 2023. Bali: DISKOMINFOS Pemerintah Provinsi Bali.
DISKOMINFOS, T. S. (2023). Rekapitulasi Jumlah Desa Adat, Banjar Adat, dan Banjar Dinas Per Kecamatan di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Retrieved from Satu Data Indonesia Provinsi Bali: https ://balisatudata. baliprov. go .id/laporan/rekapitulasi-jumlah-desa-adatbanj ar-adat-dan-banj ar-dinas-per-kecamatan-di-9-kabupatenkota-diprovinsi-bali ?year=2021
Muh, F., & Luthfiyah. (2017). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak.
Nugroho, R. (2009). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Nurcahyadi, G. (2023). Penerapan SPEE di Indonesia Berlangsung Baik, 4 HaIni Perlu Dioptimalkan. mediaindonesia.com.
Pradnyana, Y. (2022). Usability Testing Sesuai ISO 924-11 Pada SIKUAT (Sistem INformasi Keuangan DesaAdat) Pemerintah Provinsi Bali Ditinjau dari Pengguna Desa Adat (Study Kasus : Kecamatan Sukasada).
Roekminiati, S., & Sunarya, A. (2021). Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 17-37
Rusdy, R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Goevemance. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 218-239.
Rush, B. (2013). Kebijakan Publik. Bandung: Hakim Publishing.
Sulistyowati, Citra, N., & Fitriyah, E. (2023). Implementasi Sistem Keuangan
Desa (Sikeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuk
Kabupaten Situbondo. Intenational Journal ofSocial Science and
Business, 300-305.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektomik.
Peraturan Gubemur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi
Peraturan Gubemur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa Adat di Bali
