SINERGITAS KELEMBAGAAN ANTAR UPTD DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN HEWAN : STUDI KASUS DI KELURAHAN CIPARI, KABUPATEN KUNINGAN
DOI:
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.29226Keywords:
Sinergitas Kelembagaan Pemerintah, Kolaborasi antar Organisasi, Pengelolaan Limbah KoheAbstract
Permasalahan pengelolaan limbah Kotoran Hewan (Kohe) menjadi isu strategis dalam pembangunan peternakan berkelanjutan, khususnya di kawasan dengan konsentrasi populasi ternak yang tinggi, seperti Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas kelembagaan antar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam penanganan dan pengelolaan limbah Kotoran Hewan (Kohe) di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan untuk menggali interaksi, koordinasi dan kolaborasi antara UPTD Peternakan dan UPTD Lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan pengelolaan limbah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sinergitas kelembagaan belum berjalan secara optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya mekanisme pembiayaan bersama (cost-sharing). Meskipun terdapat upaya sporadis dalam membangun komunikasi antarlembaga, namun belum terintegrasi dalam sistem tata kelola kelembagaan yang holistik. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian tata kelola lingkungan lokal dengan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga operasional pemerintah dalam mengatasi tantangan pengelolaan limbah secara berkelanjutan.Downloads
References
Adityawarman, A.C, Salundik, Lucia. (2015). Pengolahan Limbah Ternak Sapi Secara Sederhana di Desa Pattalassang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, 3(3): 171-177
Ali, Melys H., Andi Mardiana. (2022). Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Mutawazzin : Jurnal Ekonomi Syariah 1(1): 1-10. DOI: https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.162
Dewi, I. G. A. Y., & Suryana, I. N. M. (2024). KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM
PROGRAM INOVASI DESA (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 15(2).
DOI: https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.13762
Hadi, S., Suroso, B., Wijaya, I., & Jalil, A. (2021). Pendampingan Pengelolaan Kotoran Hewan Menjadi Pupuk Organik Dan Biogas Di Dusun Tetelan Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata, 2(2), 64-72.
Kusuma, D. T. P. (2017). ANALISIS NILAI TAMBAH PRODUKSI LIMBAH KOTORAN TERNAK RUMAH POTONG HEWAN KOTA PEKANBARU. JOM Fekon, 4(1).
Lestari, W. D., Edahwati, L., & Harya, G. I. (2024). PELATIHAN PENGOPERASIAN ALAT PENGHANCUR DAN PENGADUK KOTORAN HEWAN (KOHE) TERINTEGRASI DI CV TIGA LIMA JAYA DESA JAJAR GUMREGAH. JURNAL ABDI INSANI, 11(4): 1-10.
DOI: https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1789
Linggotu, L. O., Paputungan, U., & Polii, B. (2016). PENGELOLAAN LIMBAH
KOTORAN TERNAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KOTA KOTAMOBAGU. Jurnal Zootek, 36(1), 226-237. DOI: https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10535
Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A. M. I., & Hardiyanti, E. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 16(1). https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.9934.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
Mutmainnah, L., Ibanah, I., Yanuarti, R., Luthfiyah, L., Fitriani, V., & Harsanti, R. S. (2024). PERCEPATAN PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN SAPI MENJADI KOMPOS TERSTANDAR. Jurnal Pengabdian NUSANTARA (JPN) Universitas Halu Oleo, 4(1), 1-10. DOI: https://doi.org/10.33772/jpnus.v4i1.3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
