PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM

Abstract

Salah satu wewenang, hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yaitu berupa hasil bumi yaitu pasir dan batuan yang berasal dari hasil tambang. Sebagai daerah penghasil tambang galian C terbesar di Provinsi Bali Kabupaten Karangasem memerlukan pengelolaan yang baik, untuk mengatur pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.Pertambangan Galian C memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem, sumber PAD Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan galian C di Kabupaten Karangasem, yaitu terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (https://radarbali.jawapos.com). Serta tidak terealisasikannya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditagertkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangassem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha.