STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA BARU (STUDI KASUS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA)

Abstract

Berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Baru menarik daya semangat baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah untuk terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana penyangga Ibu Kota Baru, dalam pembangunan infrastruktur tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun daerah. Dalam hal ini membutuhkan suatu kerjasama yang kolaboratif dalam mempersiapkan Infrastruktur sebagai Strategi dalam penataan Infrastruktur ibu Kota Baru. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Kebijakan Penataan infrastruktur  Ibu Kota Baru (Studi Kasus Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Tujuan lain dari penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah, berupa strategi kebijakan dengan model kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan Swasta atau dengan masyarakat dalam menata dan mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Baru. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Guidance theory yang digunakan adalah  dari Ansell dan Gash (2007:558-561) Mengemukakan 5 Tahapan proses kolaborasi. Hasil Penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru (Studikasus di Kabupaten Penajam Paser Utara). Kolaborasi yang berlangsung antar stakholders terkait Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov. Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat, sudah berjalan dengan baik walupun belum optimal berdasarkan  proses Kolaborasi yang di kemukakan Ansell dan Grash antara lain, 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. Sisilain dalam proses penataan infrastruk Ibu Kota Baru menunjukkan progres yang baik walaupun belum optimal dimana peran fartisipasi masyarakat belum sepenuhnya di libatkan, Pengawasan belum maksimal di kewatirkan terjadi hal-hal yang tidak di harapkan apalagi dalam pembangunan Infrastruktur ini memakan anggaran besar, kehewatiran warga yang terdampak masih belum lepas atas paradigma-paradigma seperti terpinggirkan atau termarjinalkan oleh pendatang walaupun persiapan dalam rangka meningkatkan mutu SDM terus di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun setempat. Adapun temuan konsep baru dalam penelitian ini adalah pengawasan partisipatif, yang akan memperkuat indikator Proses kolaborasi selain , 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to