MODEL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU / PEMILUKADA

Abstrak

  Pelaksanaaan pemilu/pemilukada harus berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan aturan per perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan umum daerah sebagai penyelenggra pemilu harus membuat prosedur penyelenggaraan pemilu yang  lengkap dan detail dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, hal itu bertujuan agar semua konstestan pemilu Tidak melakukan perbuatan curang seperti korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap para penyelenggara negara yang mengikuti Pemilu/pemilukada yanng terindikasi melakukan praktek korupsi pada saat pemilu/pemilukada, selanjutnya menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Faktor-faktor yang menyebabkan para penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu/pemilukada adalah adanya faktor internal seperti sifat rakus dan tamak, faktor yang kedua adalah faktor eksternal seperti system politik disuatu negara, faktor yang ketiga adalah faktor kepentingan. Model pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan terhadap para penyelenggara negara pada saat pemilu/pemilukada adalah dengan memproses secara pidana para penyelenggara negera yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu/pemilukada selain itu diberikan putusan maksimal untuk memberikan efek jera. Kata Kunci: Integritas, Jujur, Korupsi, Pemilu.