KONSTRUKSI INFORMASI POLITIK (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KOTA CIMAHI PASCA PENETAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PILKADA SERENTAK )

Abstrak

Konsolidasi demokrasi lokal akan terwujud dengan baik jikalau informasi politik yang diberikan oleh institusi penyelenggara pemilu dan institusi politik melalui proses komunikasi politik dapat mendorong rakyat mendapatkan ‘gizi’ menerima informasi politik sehingga belajar tentang politik. Informasi politik dalam pilkada sentak merupakan bagian dari bagaimana kandidat “pasangan calon” Walikota Cimahi melakukan komunikasi politik untuk berlomba-lomba memberikan informasi politik mengenai prospective policy choice yang akan di usung nantinya. Ketika informasi politik masyarakat itu terpenuhi, tentu masyarakat bisa memilih dengan tanggung jawab besar secara rasional untuk memilih pemimpin di daerahnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang “menguntungkan” kepentingan rakyat itu sendiri. Tahun 2017 menjadi tahun politik bagi 101 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Seretak di seluruh Indonesia. Terdapat 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota yang mengikuti Pilkada serentak tersebut. Salah satu dari 18 Kota yang menggelar Pilkada tersebut adalah Kota Cimahi. Kota Cimahi memiliki daftar pemilih tetap sejumlah 375.722 orang yang menggunakan kedaulatannya untuk memilih pasangan calon Walikota yang akan memimpin daerahnya selama 5 tahun kedepan. Dalam pesta demokrasi menjadi hal fundamental bahwa, informasi politik menjadi penguat dalam kognisi politik yang nantinya di implementasikan pada ruang partisipasi politik itu sendiri. Pemberian informasi politik merupakan sebuah kewajiban bagi penyelenggara pemilu terutama KPU Kota Cimahi dan Partai Politik untuk memberikan Informasi politik kepada masyarakat.