KOMUNIKASI POLITIK POLRI PADA ERA REFORMASI

Abstrak

Abstrak Topik artikel ini berusaha mengkaji Kepolisian Republik Indonesia dari perspektif Komunikasi Politik dengan proposisi bahwa kendatipun kepolisian adalah lembaga (penegak) hukum, kinerjanya -melalui aktivitas komunikasi- dapat menimbulkan pengaruh sosiologis dan (juga) politik, baik pada skala lokal, nasional maupun regional bahkan global. Selain itu, jika merujuk pada pemikiran Peter Berger & Thomas Luckmann dimana realitas dibangun secara social, maka kinerja Polri sesuai dengan tugas pokoknya -yakni menciptakan ketertiban umum dan menjaga keamanan- tidak terartikulasikan di dalam ruang hampa, melainkan di tengah-tengah masyarakat yang aktif dan dinamis inilah yang dimaksud dengan aspek sosiologis dan politik. Kajian deskriptif kualitatif dengan type desk research ini menggunakan berbagai sumber data berupa studi dokumentasi baik hard copy maupun soft copy yang diperoleh di perpustakaan maupun media online. Analisis dilakukan dengan mengunakan konsep-konsep komunikasi politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa: pertama lembaga kepolisian dalam konteks social politik memiliki peran sebagai democracy guardian (penjaga demokrasi), kedua lembaga kepolisian dituntut membangun komunikasi politik yang harmonis dengan lembaga-lembaga negara lainnya terutama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketiga lembaga kepolisian dituntut menjaga citra positif lembaga dengan cara pembenahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penegakan integritas aparat.