IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM AISYIYAH JAKARTA
DOI:
https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25943Keywords:
Posbakum Aisyiyah Jakarta, Society, Legal AidAbstract
This research aims to find out the implementation of providing legal aid for the poor by Posbakum Aisyiyah Jakarta, identify obstacles or obstacles faced in its implementation, and analyze the community's response to the existence of these services. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. With resource persons consisting of paralegals, advocates and the community. The results showed that the implementation of legal aid provision in Posbakum Aisyiyah Jakarta consists of litigation and non-litigation, where the provision of litigation legal aid starts from the registration mechanism, verification of recipient criteria, and trial assistance by advocates free of charge. As well as non-litigation in the form of consultation, counseling and legal education. The main obstacles faced include limited human resources and limited operational funding. However, the response of the justice-seeking community to Aisyiyah Jakarta's Posbakum service has been very positive, as this service helps improve access to justice for the poor. This research is expected to serve as a reference in efforts to develop more effective and sustainable legal aid services.Downloads
References
Budiana, I. A., Widyantara, I. M., &
Suryani, L. P. (2022).
Eksistensi Paralegal dalam
Pemberian Bantuan Hukum di
Desa Tuwed, Kecamatan
Melaya, Kabupaten
Jembarana. Jurnal Konstruksi
Hukum, 3, 327 - 331.
Farkhani, S., et al. (2018). Filsafat
Hukum : Paradigma
Modernisme menuju Post
Modernisme. Solo : Kafilah
Publishing.
Handayani, T. A. Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu
dalam Perspektif Teori
Keadilan Bermartabat. Refleksi
Hukum, 9, 16 - 22.
Harahap, A. J. (2017). Tinjauan
Hukum Praktik Bisnis
Berkeadilan Melalui
Peningkatan Aksesibilitas
Konsumen. De Lega Latta, 2, 1
- 18.
Jamaludin, U., dkk. (2024).
Pengelolaan Kelas Berbasis
Moderasi Beragama pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama
dan Budi Pekerti di Kelas IC SD
Mardi Yuana Serang. JPD :
Jurnal Pendidikan Dasar,
15(2), 213 – 229.
Ketua Mahkamah Agung. (2014).
Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1, Tahun 2014,
tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan.
Nainah, E., Jamaludin, U., & Bahrudin,
F. A. (2023). Implementasi
Bantuan Sosial Pendidikan
Program Indonesia Pintar
sebagai Tanggung Jawab
Negara terhadap Warga
Negara (Studi Deskriptif di
SMP Negeri 1 Kresek,
Kecamatan Kresek, Kabupaten
Tangerang - Banten). Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(JISIP), 12(1), 29 - 40.
Permatasari Y., Jamaludin, U., & Nida,
Q. (2022). Pengaruh
Implementasi Kebijakn
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro terhadap Partisipasi
Masyarakat. Jurnal
Kewarganegaraan, 6(1), 1 -14.
Presiden. (2013). Peraturan
Pemerintah RI Nomor 42,
tahun 2013, tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum.
Presiden. (2011). Undang - Undang RI
Nomor 16, tahun 2011, tentang
Bantuan Hukum.
Safitri, E., Yulistyowati, E., & Sihotang,
A. P. (2023). Implementasi
Pemberian Bantuan Hukum
bagi Masyarakat Miskin melalui
Posbakum di Pangadilan
Agama Demak Kelas 1B.
Semarang Law Review, 2, 36 -
46.
Wibowo, K. T., et al. (2021). Etika
Profesi dan Bantuan Hukum di
Indonesia. Surabaya : Pustaka
Aksara.
Yuliani, N., Hasan, M. K., &
Jamaludin, U. (2023). Kearifan
Lokal Masyarakat Kampung
Naga dalam Pembuatan Pupuk
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.