ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PERANGKAT DESA (STUDI DI DESA KENDANG DUKUH KECAMATAN WONOREJO)
DOI:
https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27276Keywords:
Tata Kelola Adaptif, Kapasitas Kelembagaan, Tata Kelola DesaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip Adaptive Governance dalam peningkatan kapasitas aparatur desa di Desa Kendang Dukuh, Kecamatan Wonorejo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Desa ini menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap pelatihan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak di tingkat atas maupun masyarakat. Kondisi tersebut menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan layanan publik yang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan Adaptive Governance sebagai kerangka analisis, penelitian ini menelaah sejauh mana praktik tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan adaptif dapat diterapkan dalam konteks desa. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif untuk menerapkan prinsip-prinsip adaptif, pelaksanaannya masih terbatas akibat kurangnya kapasitas kelembagaan dan sinergi antar pemangku kepentingan. Namun, terdapat peluang penguatan melalui program pelatihan berkelanjutan, pemberdayaan komunitas lokal, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus teoritis mengenai Adaptive Governance pada tingkat desa, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi perbaikan tata kelola desa yang lebih adaptif dan berkelanjutan.Downloads
References
Evers, A. (2001). The Revised Dutch Rating System for Test Quality. In International Journal of Testing (Vol. 1, Issue 2, pp. 155–182). Lawrence Erlbaum. https://doi.org/10.1207/S15327574IJT0102_4
Jepinus, & Fitrian, Y. (2024). PEMBERDAYAAN DAN INOVASI UNTUK KEMANDIRIAN DESA. Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 1(1 SE-Artikel), 7–12. https://doi.org/10.54035/dianmas.v1i1.479
Kuncoro, H. (2011). The Indonesias state budget sustainability and its implication for financial system stability.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, (2017).
Miles, M. B., A. Michael Huberman, J., & Saldaña, O. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (Third edit). SAGE Publications, Inc.
Nurgiarta, D. A., & Rosdiana, W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Jurnal Universitas Negeri Surabaya, 1–8.
Pomeroy, R. S., & Berkes, F. (1997). Two to tango: The role of government in fisheries co-management. Marine Policy, 21(5), 465–480. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0308-597X(97)00017-1
Prasetyo, B., & Widodo, A. (2021). Kepemimpinan desa dan dinamika pembangunan lokal. Pustaka Ilmu.
Rahayu, S., & Santoso, E. (2022). Peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 115–130.
Ramayulis, & Mulyadi. (2017). Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam.
Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). Adaptive governance good practice: Show me the evidence! Journal of Environmental Management, 222, 174–184. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.067
Susanto, D., Kristiawan, I. P., & Pramono, T. (2021). ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi ( SAKTI ) di atur dalam Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 227–238.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Evers, A. (2001). The Revised Dutch Rating System for Test Quality. In International Journal of Testing (Vol. 1, Issue 2, pp. 155–182). Lawrence Erlbaum. https://doi.org/10.1207/S15327574IJT0102_4
Jepinus, & Fitrian, Y. (2024). PEMBERDAYAAN DAN INOVASI UNTUK KEMANDIRIAN DESA. Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 1(1 SE-Artikel), 7–12. https://doi.org/10.54035/dianmas.v1i1.479
Kuncoro, H. (2011). The Indonesias state budget sustainability and its implication for financial system stability.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, (2017).
Miles, M. B., A. Michael Huberman, J., & Saldaña, O. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (Third edit). SAGE Publications, Inc.
Nurgiarta, D. A., & Rosdiana, W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Jurnal Universitas Negeri Surabaya, 1–8.
Pomeroy, R. S., & Berkes, F. (1997). Two to tango: The role of government in fisheries co-management. Marine Policy, 21(5), 465–480. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0308-597X(97)00017-1
Prasetyo, B., & Widodo, A. (2021). Kepemimpinan desa dan dinamika pembangunan lokal. Pustaka Ilmu.
Rahayu, S., & Santoso, E. (2022). Peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 115–130.
Ramayulis, & Mulyadi. (2017). Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam.
Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). Adaptive governance good practice: Show me the evidence! Journal of Environmental Management, 222, 174–184. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.067
Susanto, D., Kristiawan, I. P., & Pramono, T. (2021). ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi ( SAKTI ) di atur dalam Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 227–238.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.