PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, SILPA, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DOI:
https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.67491Keywords:
Intergovernmental Transfers, Capital Expenditure, SILPA, Leverage, Local Government Financial PerformanceAbstract
Abstract
This study examines the effects of Intergovernmental Revenue Transfers, Capital Expenditure, Budget Financing Surplus (SILPA), and Leverage on the Financial Performance of regency and municipal governments in Sumatra. Using a quantitative approach, the study analyzes secondary data from BPK RI-audited Regional Government Financial Statements (LKPD) for 2022–2024. From 420 potential observations, 417 were included due to data availability. Panel data regression using E-Views 12 and the Random Effect Model (REM) was employed. The findings reveal that Capital Expenditure has a positive and significant effect on Financial Performance, while Intergovernmental Revenue Transfers, SILPA, and Leverage have no significant individual effects. However, all independent variables jointly have a significant influence on the Financial Performance of regency and municipal governments in Sumatra.
Downloads
References
Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur.
Afia, M., Mustafa, A., & Salsa, F. N. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis, 5(2). https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2
Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2017–2020, 3(1), 198–209.
Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan SILPA terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di Jawa Barat tahun 2016–2023. 7(1). https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Dalam The Economic Nature of the Firm: A Reader (3rd ed., pp. 283–303).
Mahmudi. (2021). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.
Natalia, N., & Suprapto, W. (2024). Pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, 10(1), 73–86.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Periansyah, Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The effect of locally generated revenue as an intervening variable on the financial performance of the regional government of South Sumatra Province. https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
Putra, I. K., Rahayu, S., & Friyani, R. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 13, 516–531. https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.1049
Putri, S. P., & Dyah, R. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan SILPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 6(2), 2068–2082.
Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh leverage, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan SILPA dalam pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. 17, 38–47.
Setiabudi, M., Wulandari, H. K., & Ardelia, I. N. (2022). Modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris kabupaten dan kota se-Eks Karesidenan Pekalongan periode 2016–2020). Jurnal Akuntansi Aktual, 7(1), 60–81. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165
Suandani, P., Putu, I. G., & Astawa, B. (2021). Pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015–2019, 728–739.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
